Ide Ahok Hilangkan Premium, Wamen ESDM Sebut Pejabat Maha Kuasa (Tulisan Softskill)

Kenaikan BBM. ©2013 Merdeka.com/imam buhori
Sumber Gambar di sini 
 

Ide Ahok hilangkan Premium, Wamen ESDM sebut pejabat maha kuasa

Merdeka.com - Wacana yang dilontarkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok soal penghilangan BBM bersubsidi di ibu kota masih terus bergulir. Kementerian ESDM pun menyerah dan menyerahkan keputusan itu pada Pemprov DKI.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mempersilakan pemerintah provinsi DKI Jakarta menghilangkan peredaran BBM bersubsidi. Cuma, kebijakan itu nantinya mustahil berupa penghapusan subsidi.

Alasannya, pasokan Premium dan Solar akan selalu dijatah oleh Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas untuk setiap pemda di Tanah Air.

"Ada wacana pak Wagub DKI ingin menghapuskan BBM subsidi, monggo saja. BPH Migas sudah menjatah untuk DKI, mau diambil monggo, disimpan silakan, tapi kalau menghilangkan subsidi baru melanggar UU," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (31/12).

Jika pemprov DKI serius menjalankan rencana itu mulai tahun depan, Susilo menyarankan sistem distribusinya harus diatur terlebih dahulu. Kebijakan itu, kata dia, secara langsung meringankan beban otoritas energi, baik Pertamina, ESDM, maupun BPH Migas.

"Pejabat daerah itu maha kuasa, semua urusan BBM subsidi, mau distok, mau dijual bagaimana, itu adalah urusan pemda, tapi harus bekerja sama dgn Pertamina. Kalau mau, DKI bisa keluarkan kupon, perda, ini bikin kita dalam menyalurkan akan lebih gampang lagi," kata Susilo.

Selain mengakui wewenang pemda, Susilo berharap para bupati dan wali kota ikut mengawasi peredaran BBM subsidi di daerahnya.

Rendahnya margin keuntungan penjualan BBM subsidi, diakui pemerintah bisa membuat distributor berlaku curang. Sebagai gambaran, keuntungan penjualan 1 liter premium hanya Rp 250.

"Jangan sampai malah diselundupkan, jangan malah dioplos, itu tergantung pengguna," cetusnya.

Untuk memaksimalkan pengawasan, Susilo mengingatkan BPH Migas serta para penyalur agar berkoordinasi dengan pemda masing-masing. Sebab, selain aparat keamanan, pengawasan terhadap BBM bersubsidi akan lebih mudah bila dikoordinasikan dengan daerah.

"Yang paling berkuasa di masing-masing daerah adalah pemda. Kita harus letakkan tanggung jawab sebanyak-banyaknya kepada pemda. Ajak mereka, awasi mereka, bantu mereka, sehingga dalam pelaksanaan distribusi BBM subsidi berjalan lancar," kata Susilo.

Untuk tahun depan, volume BBM subsidi yang disalurkan ke Indonesia mencapai 48 juta kiloliter. Rinciannya, premium sebanyak 32.320.000 kl, minyak tanah 900.000 kl, dan solar 14.640.000 kl.

[noe]

Analisa : Wacana penghapusan bahan bakar premium yang dikemukakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuat Kementerian ESDM menyerah. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo menyatakan bahwa keputusan berada pada Pemprov DKI, tapi kebijakan itu nantinya mustahil berupa penghapusan subsidi, dikarenakan pasokan Premium dan Solar akan selalu dijatah oleh Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas untuk setiap pemda di Tanah Air.

Dan melihat dari hal tersebut, Susilo menyarankan agar perhatian dalam distribusi BBM subsidi tersebut harus benar - benar diawasi oleh pemda, dengan pemberian tanggung jawab yang besar.

Berita disadur dari : http://www.merdeka.com/uang/ide-ahok-hilangkan-premium-wamen-esdm-sebut-pejabat-maha-kuasa.html